anggota komisi iii dpr eva kusuma sundari mengimbau pemerintah supaya mengutamakan unsur perlindungan dalam revisi rancangan undang-undang (ruu) perlindungan pekerja indonesia pada luar negeri (ppiln) guna memberi perlindungan optimal kepada pekerja migran.
judulnya saja telah perlindungan pekerja indonesia dalam luar negeri maka pasal-pasal yang mesti diutamakan mesti mencakup aspek perlindungan terhadap tenaga kerja, tutur eva selama acara media briefing: sosialisasi pokok-pokok pikiran mengenai revisi ruu perlindungan pekerja indonesia dalam luar negeri (ppiln) dalam gedung lkbn diantara, jakarta, rabu.
eva mengatakan dirinya sejauh ini tidak puas dengan hasil akan tetapi daripada pembahasan ruu ppiln antara dpr serta pemerintah, terlebih banyak 58 persoalan dan hilang dalam daftar inventarisasi masalah (dim) tenntang aspek perlindungan pekerja migran.
saya tidak puas melalui dim daripada dpr, namun ketika aku medapatkan dim daripada pemerintah lebih tak puas dulu. tersebut karena ada 58 hal daripada dim yang hilang, dimana itu memuat aspek-aspek perlindungan hukum terhadap para pekerja migran, ujarnya.
Informasi Lainnya:
- Jasa Sumur bor jogja
- Cari Hotel Murah di RajaKamar
- RajaKamar Ahlinya Hotel Indonesia
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
terkait hal tersebut, dia menyampaikan, pemerintah berargumen bahwa perlindungan pada tenaga kerja mampu merujuk dalam uu ketenagakerjaan no.13 tahun 2003.
selanjutnya, anggota panja ruu ppiln tersebut menuturkan kiranya pembicaraan ruu tersebut diantara pemerintah serta dpr sempat berjalan alot sebab kedua pihak berbeda masukan tentang judul ruu itu.
anggota panja menginginkan judul seperti dan diusulkan dpr, yakni mengutamakan tutur perlindungan, namun pemerintah ingin membeli kata penempatan pada judul ruu tersebut.
argumen daripada kemenakertrans kiranya aspek perlindungan terhadap pekerja migran diharapkan mau dimasukkan pada pasal-pasal dibawah. padahal, selama undang-undang dikatakan judul tersebut menggambarkan isi utama daripada pasal jadi, apabila kata `penempatan` diutamakan, bisa maka penempatan pekerja migran tidak perlindungan dari negara, katanya.
sepertinya kemenakertrans tidak niat berkomitmen melindungi pekerja migran kita. dari judul undang-undang saja sudah tak dapat melindungi, tutur eva menambahkan.
dia menekankan bahwa pemerintah memang wajib berperan melindungi semua warga negara indonesia, khususnya kaum pekerja migran, melalui pembuatan juga pengaplikasian undang-undang.
saya mendorong agar pemerintah tinggal berperan di memberi perlindungan serta kesejahteraan kepada pekerja migran indonesia dengan menyediakan mekanisme yang menarik serta tidak menjebak, ujarnya.
oleh sebab itu, dia berharap kementerian tenaga kerja juga transmigrasi (kemenakertrans) mampu memperbaiki etika kerja dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan juga kesejahteraan tenaga kerja selama luar negeri.
misalnya, dia menyarankan kemenakertrans supaya melakukan sertifikasi terhadap perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) karena dia menilai kini ini banyak pjtki nakal.
selama ini, aku lihat kinerja pjtki dan buruk malahan menyumbang masalah dengan demikian pemerintah mesti terserah berperan serta tak semuanya menyerahkan masalah perlindungan pekerja migran kepada mereka, katanya.
dalam keuntungan ini, kemenakertrans harus mengawasi pjtki dengan ketat. kemudian, pjtki lah yang bertugas melayani kemenakertrans, juga bukan sebaliknya, tutur eva.
sebelumnya, pimpinan panja ruu ppiln, soepriyatno menungkapkan kiranya prinsip utama pada revisi ruu itu adalah memperbaiki minimnya perlindungan dalam uu tenaga kerja yang berlalu.
dalam undang-undang yang berlalu tersebut kebanyakan hanya memenage soal penempatan dan mengesampingkan perlindungan. resikonya pada praktik, pemerintah menyerahkan perlindungan tki terhadap pihak swasta dan tergolong memberi perlindungan amat lemah, katanya.