Alumni IPB: hentikan diskriminasi peradilan Ricksy Prematuri

diskriminasi peradilan kepada ricksy prematuri, tersangka dugaan bioremediasi (pemulihan lahan tanah yang tercemar limbah migas secara biologis) fiktif dalam lahan chevron supaya dihentikan sebab perkara ini cuma memunculkan preseden hukum yang menafikan keadilan.

perkara ini serta memunculkan preseden hukum dan menafikan keadilan terdakwa lainnya dan mengganggu iklim investasi pada kalangan industri migas indonesia, ujar juru bicara alumni institut pertanian bogor (ipb) ahmad mukhlis yusuf kepada wartawan pada jakarta, rabu.

menurut mukhlis, tersangka ricksy juga empat tersangka yang lain dalam pengadilan tipikor jakarta pusat supaya membeli hak hukum menghadirkan saksi ahli yang kompeten.

kami sudah mencatatkan permohonan pemantauan atas proses peradilan dan sedang berjalan, untuk majelis hakim bertindak adil dan tidak diskriminatif. pihak ricksy hanya diberikan waktu seminggu agar menghadirkan saksi ahli, sedangkan jaksa memiliki 26 saksi ahli pada 3.5 bulan. sedangkan 24 saksi ahli tersebut meringankan juga dua saksi ahli saja dan memberatkan, ujar dia dan disertai tito pranolog juga andi irman.

Informasi Lainnya:

ia menyampaikan perkara yang menangkap ricksy prematuri, juga pilihan orang lainnya, berkaitan dengan proyek bioremediasi, pemulihan lahan tanah yang tercemar limbah migas secara biologis, selama lahan konsesi pt chevron pacific indonesia (cpi) di sejumlah wilayah pada sumatera, dalam kurun masa 2006--2012.

perkara ini mulai bergulir awal maret kemarin, ketika jampidsus mulai melakukan penyidikan. cuma berselang beberapa hari saja di 12 maret 2012, direktur penyidikan telah mengeluarkan sprindik melalui tersangka ricksy prematuri dan general manager sumatera light north operation, alexia tirtawidjaja. perkara ini kemudian menyeret tiga karyawan cpi lainnya-- kukuh kertasafari, widodo dan endah rumbiyanti-- juga betul kontraktor lain, herlan bin ompo, direktur pt sumigita jaya. keuntungan tersebut sudah merupakan fakta dan sudah dipublikasikan di persidangan, katanya.

selanjutnya, ricky prematuri segera ditahan, ketika ada tersangka lain bebas dalam sidang pra peradilan.

di sisi lain, papar dia, di fakta persidangan juga terungkap, deputi iv kementrian lingkungan hidup, masnellyarti hilman menyatakan substansi pekerjaan bioremediasi itu telah berjalan sesuai melalui pp no 18 tahun 1999 dan kepmen lh nomor 128 tahun 2003.

dari kementrian lingkungan hidup saja menyampaikan substansi konsentari bioremediasi tersebut telah berjalan pas melalui pp no 18 tahun 1999 dan kepmen lh nomor 128 tahun 2003, kata dia.

ia menjelaskan pt cpi merupakan perusahaan eksplorasi minyak bumi dan terikat production sharing contract (psc) melalui bp migas (kini berubah merupakan skk migas). salah Satu kewajiban cpi dibuat perusahaan psc merupakan memulihkan lahan-lahan yang tercemar akibat operasi serta eksplorasi migas.

cpi pun mengadakan tender agar web pemulihan lahan lewat metode bioremediasi pada sederat tujuan dan merupakan wilayah kerja operasinya. sepanjang tahun 2006--2012 ada puluhan tender yang diadakan cpi. pt gpi salah Salah satu pemenangnya dengan seleksi yang ketat serta transparan. untuk direktur gpi dan bertanggungjawab di menangani proyek-proyek bioremediasi, ricksy lah dan menandatangani kontrak kerja melalui cpi, tutur dia.

ia menduga laporan awal jumlah ini berasal daripada edison effendi, mantan dosen sebuah perguruan tinggi swasta selama jakarta, yang pernah beberapa kali memenuhi tender proyek bioremediasi pada cpi akan tetapi kalah. atas laporan tersebut kejaksaan agung menduga bioremediasi itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya alias fiktif.

pada proses seterusnya, kata dia, proyek bioremediasi itu dianggap berdampak pada keuangan negara. dugaan atas kerugian negara didukung saksi ahli yang dihadirkan jpu daripada bpkp dalam salah Satu persidangan.

padahal pada persidangan pra peradilan yang diajukan para terdakwa daripada cpi, yang berlangsung dalam november kemarin, ahli keuangan negara arifin p surya atmadja dalam kesaksiannya pada pn jakarta selatan menegaskan kiranya bpkp tidak berwenang menghitung kerugian negara. keuntungan ini karena sudah diatur dalam undang-undang kiranya yang berhak mengaudit merupakan badan pemeriksa keuangan (bpk) pas uu no 15 tahun 2005, ujarnya.

ahli keuangan tersebut menyebut bpkp tidak menimbulkan kewenangan menghitung kerugian negara dengan begini hasilnya pun merupakan tidak sah dan harus batal demi hukum. malahan hasil penghitungan itu tak mampu dimasukkan dibuat alat bukti.

menurut mukhlis, hingga ketika ini, lanjutnya, angka penandatangan petisi itu tercatat sampai hari selasa tanggal 1 mei 2013 adalah sebanyak 433 pihak daripada semua komponen penduduk indonesia, selain kaum alumni ipb.

ia menegaskan upaya alumni ipb, hanya akan menyamakan pemahaman kepada penduduk indonesia tenntang proses peradilan ini dan diwarnai diskriminatif.

kami berharap demii keadilan baru berpihak kepadannya dengan peran komisi yudisial. kami memohon pada ky agar memantau penegakkan hukum pada persentasi ini agar berjalan dengan adil dan transparan, ujarnya.

selain itu, ia memohon untuk ketua majelis hakim tipikor, dr. sudharmawatiningsih, mh dapat memimpin persidangan serta memutus melalui lebih adil pas dengan suara nurani hakim dibuat wakil tuhan dalam wajah bumi.

Entri Populer